 |
| Wakil Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang, Yulius Kaisar. |
Ragamsumbar.com – Pascadigulirkannya mutasi beberapa hari lalu oleh duet Fadly Amran – Asrul, aura rumah bagonjong Silaing Bawah mengalami perubahan. Dari sekian banyak pejabat yang dirotasi atau promosi tentu beragam rasa berkecamuk dalam kepala masing masing mereka. Rasa puas atau pun yang kurang puas, wajar dalam sebuah organisasi pemerintahan.
Menurut pendapat salah seorang Wakil Pimpinan DPRD, Yulius Kaisar, Jumat (22/1/2021), untuk menciptakan aura pemerintahan yang dinamis dan kredibel, saya rasa Walikota dan Wakil Walikota tentu sudah punya alasan yang kuat dalam menempatkan seorang pejabat pada bidang dan disiplin ilmu yang mereka miliki.
“Kita tidak bisa campur tangan terlalu jauh, karena hak prerogatif ada di tangan Walikota bersama tim Baperjakatnya. Intinya, sifat kita hanya bisa memberi saran. Mau dilaksanakan atau tidak, itu kewenangan kepala daerah karena beliau yang akan memakai,” ujar Yulius Kaisar.
Namun demikian, sebagai mitra sejajar kita senantiasa mengingatkan pemerintah apa bila ditemukan hal hal yang kurang pada tempatnya. Dari kaca mata saya selaku Anggota DPRD, ada beberapa posisi pejabat eselon yang perlu dilakukan penyegaran.
“Artinya, seorang kepala OPD bila sudah lama menduduki sebuah jabatan pada instansi tertentu, inovasinya tidak lagi muncul. Sehingga, tantangan untuk melahirkan ide ide bernas sukar untuk terwujud. Dikarenakan, tantangan untuk sebuah tanggung jawab sudah menjadi hal yang biasa,” terang Pentolan Gerindra ini.
Selaku mitra, kita mendukung apa yang dilakukan Walikota bersama Wakilnya. Bergulirnya mutasi, berarti ada yang tidak jalan dari apa yang diharapkan oleh pimpinan daerah terhadap pembantunya. Dengan, melakulan rotasi jabatan, pejabat yang dimutasi tentu merasakan kekurangan yang dimiliki selama ini.
“Jadikanlah, mutasi ini sebagai pembelajaran, bukan menjadi sebuah momok yang menakutkan,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I, Nasrullah Nukman, SH, berpendapat, sebenarnya evaluasi kabinet secara mendalam harus dilakukan Walikota terutama d llini OPD yang kurang amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pasalnya, masih banyak OPD yang bekerja hanya sekedar pelepas tanggung jawab.
“Bila ini dibiarkan lama tentu akan sangat mengganggu pencapaian kinerja pemerintahan. Pascadisahkannya APBD 2021, berbagai program pembangunan sudah menanti. Pembangunan Sport Center, pembenahan Masjid Islamic Center, penyelenggaraan MTQ Nasional tingkat Sumatera Barat (Sumbar), dan lain-lain.
Sebagai tuan rumah MTQ tingkat Sumbar, beban Kota Padang Panjang selaku tuan rumah terbilang berat. Pasalnya, sukses pelaksanaan MTQ pada tahun lalu di Pariaman sebagai bukti nyata, bahwa pemerintah daerahnya siap menjadi tuan rumah penyelenggara MTQ.
Untuk Kota Padang Panjang sendiri, sampai sekarang belum ada tanda-tanda persiapan menjadi kota penyelenggara. Sukses MTQ, merupakan jaminan kesuksesan Fadly Amran – Asrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang.
“Untuk itu, kita sarankan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk ke depannya mulai bertegas-tegas terhadap aparaturnya, manfaatkanlah sisa waktu yang ada,” tukuk Ketua MPD PKS ini menambahkan.
(Maison)
