Ragamsumbar.com – Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso membantah keras keterangan Bupati Rini Syarifah terkait adanya kesepakatan tukar rumah dinas. Saat ini, anggaran rumah dinas Wabup Blitar sebesar Rp 490 juta sedang disorot karena disewa dari rumah pribadi bupati.
“Tidak ada kesepakatan itu, kesepakatan model apa itu. Rumah dinasnya siapa yang ditukar, ” ujar Wabup Rahmat saat dikonfirmasi, Rabu malam, 18 Oktober 2023.
Dijelaskan Rahmat, saat itu dirinya hanya meminta ijin untuk tinggal di Pendopo Hadi Ronggo Negoro (HRN) yang diperuntukan untuk kepala daerah. Sementara Bupati Rini, tetap tinggal di rumah pribadinya yang tidak jauh dari Pendopo RHN.
“Sekali lagi tidak ada kesepakatan. Kalau misal ada kesepakatan, kenapa ada uang sewanya tidak diberitahu. Saya tinggal di Pendopo untuk menghemat anggaran daerah, kok malah tetap ada anggaran sewa rumah wakil bupati, ” tandasnya.
Selama menjabat Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso menegaskan tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian dengan siapapun.
“Saya hanya pernah membuat kesepakatan Gus Adib dan Pak Iwan yang sekarang jadi Kepala Dinas Perkim, ” ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Blitar Rini Syarifah usai Rapat Paripurna dengan DPRD Kabupaten Blitar mengatakan kepada sejumlah media jika ada kesepakatan dengan Wakil Bupati Blitar terkait tukar rumah dinas.
“Itu setahun yang lalu. Sudah ada kesepakatan dengan Pak Wabup, kita duduk berdua. Silahkan Pak Wabup pakai rumah yang di Pendopo, kebetulan rumah saya kan yang dekat dengan Pendopo, ” ujarnya.
Diketahui, polemik rumah dinas wabup Blitar muncul setelah diketahui menghabiskan anggaran APB Rp 490 juta selama 20 bulan. Yang mengejutkan, rumah dinas Wabup Blitar disewa dari rumah pribadi Bupati Rini Syarifah. Ternyata rumah dinas Wabup Blitar tersebut juga masih ditempati Bupati Rini.
Sentil TP2ID
Terkait TP2ID (Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah), yakni lembaga pembantu bupati yang didesak legilastif untuk dibubarkan, Bupati Rini Syarifah tetap akan mempertahankan.
“TP2ID masih kita butuhkan keberadaanya. Karena masukan dan saran itu sangat penting. Kita butuh tim percepatan,” katanya.
Keberadaan TP2ID, banyak disorot lantaran terlalu mengintervensi kepala dinas dan menghabiskan anggaran. Selain itu, anggota TP2ID salah satunya adalah kakak dari Bupati Rini Syarifah.
Sementara Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso juga pernah kecewa dengan keberadaan TP2ID yang mencopot ajudan istrinya tanpa meminta pertimbangan. TP2ID menjadi biang kerok dibalik munculnya SK pergantian Riana, ajudan istri Wabup. Saat itu, Rahmat Santoso sempat mengancam mundur jika Riana tidak dikembalikan sebagai ajudan istrinya.
“Sampai sekarang saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kepala TP2ID Sigit (Sigit Purnomo Hadi) yang mengatakan kepada orang di BPK Jatim, jika Wabup Blitar hanya gimmick. Kalau gimick, kenapa Riana dicopot terus kembalikan lagi. Saya tidak tahu artinya gimmick yang dimaksud Sigit, sampai saya cari di toko buku ternama hingga pasar loak,” sindirnya. (Bud)
