Ragamsumbar.com – Indonesia berada pada kondisi “Darurat Narkotika”, Komite III DPD RI dorong Badan Narkotika Nasional (BNN) lakukan pemantauan mendalam dan perbaikan terhadap pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
“Mengingat Indonesia saat ini darurat narkotika, sehingga program P4GN perlu didukung untuk menyelamatkan generasi mendatang dari serbuan global peredaran gelap narkotika,” ucap Ketua Komite III Hasan Basri membuka rapat bersama Kepala BNN Irjen Pol Marthinus Hukom didampingi Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim dan Abdul Hakim, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 Agustus 2024.
Pada rapat kerja ini, Komite III DPD bersama Kepala BNN membahas realisasi Program Kerja dan Anggaran BNN Semester I Tahun 2024, Program kerja BNN tahun 2024-2029, termasuk rencana program kerja dan pelaksanaannya di daerah, serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.
“Semoga BNN mampu mencapai target angka prevalensi penyalahgunaan narkotika turun menjadi 1,69% di tahun 2024 ini,” imbuh Hasan Basri.
Komite III DPD RI pada masa sidang ini, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mendorong BNN agar melakukan pemantauan mendalam dan perbaikan terhadap pelaksanaan program P4GN agar berjalan lebih sistematis dan tepat sasaran.
Pada rapat kerja ini, Kepala BNN Marthinus Hukom memaparkan pada Komite III DPD RI, BNN menyusun strategi dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) yaitu melalui penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan dan pendekatan iconic dan tematik. Marthinus menyebutkan permasalahan narkoba tidak bisa diselesaikan satu institusi, sehingga perlu adanya kerja sama dengan berbagai stakeholders.
“Saya minta dukungan penuh Komite III kepada BNN RI agar dapat melakukan kerja optimal dalam bidang pencegahan dan penanggulangan narkoba,” ungkap Marthinus Hukom.
Menanggapi itu, Anggota DPD RI asal Bengkulu Eni Khaerani menyoroti bahwa di Indonesia punya banyak penduduk terutama kaum muda yang menjadi target dari peredaran narkoba, perlu mitigasi dan pencegahan lebih konkret yang menyeluruh baik di dalam dan lintas negara.
“Perlu langkah konkret dalam melakukan pencegahan, dan kerjasama harus diperkuat dengan berbagai pihak,” tukas Eni.
Senada dengan itu, Senator asal Aceh Fadhil Rahmi menyoroti perlunya dibuatkan regulasi dan panduan dari BNN dalam membangun pusat-pusat rehabilitasi narkoba di daerah.
“Hal ini juga perlu menjadi perhatian terkait pembangunan pusat rehabilitasi, agar mampu menolong dan mengobati para pecandu agar kembali ke jalan yang benar,” ucap Fadhil.
