Ragamsumbar.com – Pemilu 2024 dianggap sangat tinggi cost politiknya serta banyak pihak juga menyebut kalau politik sekarang ugal-ugalan lalu politik sekarang mahal ini mendapatkan respon dari Anggota DPR RI Fraksi Golkar terpilih, Firman Soebagyo.
Firman pun memang mengakui jika Pemilu 2024 adalah pemilu yang termahal karena para caleg itu berkompetisi bukan dengan mengedepankan gagasan dan ide melainkan mengandalkan uang sehingga ini menyebabkan cost politik menjadi mahal.
“Saya sebetulnya tidak-tidak tertarik kalau ditanya-tanya mengenai ini. Karena ini mengingatkan kembali kepada saya dan kemudian bisa memunculkan rasa kekecewaan dan sakit hati, tetapi apa boleh buat harus kita jawab supaya publik tahu yang sesungguhnya apa yang terjadi dalam pemilu 2024 ini,” ungkap Firman, Senin 29 Juli 2024.
“Faktanya memang seperti itu, apakah ini yang namanya esensi demokrasi itu. Oleh karena itu tentang pemilu yang 2024 baru lalu isu yang sangat luar biasa di masyarakat adalah money politic sudah semakin liar. Bukan hanya caleg berhasil saja bahkan bagi kawan-kawan yang tidak berhasil dan kader berprestasi itu justru yang nggak akhirnya tidak mendapatkan dukungan suara karena faktor uang,” kata Firman.
Firman kembali terpilih untuk ke-5 kali ini menuturkan, banyak orang-orang yang berprestasi senior-senior tapi mungkin karena mereka juga orang-orang yang tidak siap modal untuk menghadapi pertarungan politik yang perubahan culture masarakat dan dinamikanya atau dinamika perubahan politik yang sangat pragmatis ini.
Ia pun menjelaskan, ada dua hal sebetulnya dengan sistem pemilu suara terbanyak Pertama maka para caleg sesama partai saling berkompetisi karena untuk mendapatkan suara terbanyak. Ketika antar caleg ini berkompetisi, itu mereka semua mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan finansial yang dimiliki ini indikasi kuat karena masyarakat hanya melihat uang ini adalah fenomena yang jelek di masyarakat.
“Masyarakat justru lebih mengedepankan uang sesat dan bukan mencari pemimpin yang betul-betul berkwalitas dan bisa memperjuangkan aspirasi tetapi yang ada adalah saya dapat apa? Seharusnya pemilu yang diinginkan itu kan mencari pemimpin dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tanpa mengedepankan terhadap aspek finansial,” ujar anggota Komisi IV DPR ini.
“Tapi yang terjadi sekarang kebalik, aspek finansialnyan pragmatisme masyarakat yang lebih menonjol dan ini yang merubah sistem politik transaksi. Kedua, saya memberikan aspirasi dalam bentuk traktor kemudian bentuk combien harvester ada yang berupa sapi dan yang nilainya itu semua hampir ratusan juta semua dan saya tidak pernah memungut uang sepeser pun tetapi ketika hari H Pemilu wilayah-wilayah itu juga kalah kita dengan amplop Rp20.000 dan Rp 30.000,” sambung Firman.
Lebih lanjut Firman menilai, asyarakat yang sudah diperjuangkan untuk mendukung kegiatan mereka itu tidak pernah dihitung lagi. Oleh karena itu money politic ini harus mulai dihindari kalau ini terus menerus maka, ini orang cerdas dan politis yang idealis akan kalah dengan para pemodal yang disponsori kaum kapitalis yang akan masuk terus menguasai DPR di setiap daerah sampai ke DPR RI. Karena kaum kapitalis akan memanfaatkan kekuatan DPR karena memiliki 3 kewenangan yaitu menentukan atau hak dan tugas fungsi pokok yaitu kewenangan legilasi, budgeting dan pengawasan.
“Ketika para kaum kapitalis masuk ke dalam maka legislasi yang kita buat bisa diintervensi oleh mereka yang memberikan modal budget juga begitu bisa juga kita pada tujuan anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan ini tidak boleh,” tegas anggota Baleg DPR ini.
Firman pun berharap, mudah-mudahan ini ada perbaikan ke depan, KPU juga segera melakukan evaluasi terhadap Pemilu yang brutal ini tidak terulang lagi dan harapan kami KPU dan KPUD juga bisa melihat bahwa ini adalah sebuah PR berat bagi mereka bagaimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Pemilu yang menggunakan politik uang itu harusnya tidak boleh dan bukan tujuannya.
“Pemilu demokratis adalah dari rakyat oleh Rakyat dan untuk rakyat untuk mencari pemimpin yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili,” pungkas Waketum Partai Golkar ini.
(*/eki)
