Ragamsumbar.com – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD pada Rabu, 20 Maret 2024 malam untuk menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023.
Juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat, Sri Indah Setijaningsih, menyoroti beragam isu kunci yang relevan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di bawah pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i, rapat tersebut juga dihadiri oleh Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, serta sejumlah kepala OPD.
“Dalam kesempatan ini, kami dari Fraksi Golkar-Demokrat ingin memberikan masukan konstruktif terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2023. Kami berharap agar isu-isu yang diangkat dapat segera ditindaklanjuti pada tahun ini,” ungkap Sri Indah.
Lebih lanjut, Sri Indah menyoroti upaya Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan dari 5,45% menjadi 4,91%, Fraksi Golkar-Demokrat berpendapat bahwa langkah-langkah pencegahan harus tetap diambil untuk memperbaiki proses perijinan bagi pelaku wirausaha, yang masih sering kali terhambat oleh berbagai kendala administratif.
“Dengan penyederhanaan proses perijinan, diharapkan dapat meningkatkan kesempatan bagi wirausahawan untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, kami juga menyadari bahwa peran kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat daerah masih terbatas terutama dalam hal alokasi anggaran, yang mayoritas difokuskan pada pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Di samping itu, Fraksi Golkar-Demokrat memberikan beberapa saran penting terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Blitar dapat meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti stadion Srengat. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
(*)
