BeritaJawa Tengah

Beredar Luas di Purworejo, Calon Caleg Terpilih Diiming-imingi Proyek?

27
×

Beredar Luas di Purworejo, Calon Caleg Terpilih Diiming-imingi Proyek?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi suap berjamaah
Ilustrasi.

Ragamsumbar.com – Pepatah Jawa “anak polah bopo kepradah” (orang tua tetep menanggung beban anak) sepertinya terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Seperti cerita yang sedang berkembang di masyarakat Purworejo, pergeseran jabatan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan lainnya.

Hal ini imbas dari skenario orang-orang tertentu. Pasalnya, informasi yang berkembang, saat akan diadakan pemilihan legislatif Februari lalu, ada janji-janji dan kesepakatan antara organisasi.

Saat awak media menelusuri informasi yang berkembang di masyarakat, terbetik informasi ada sebuah perintah dari pendopo Purworejo ke beberapa Pengusaha untuk setor uang tunai.

“Bener, saya setor Rp300 juta untuk dana pencalegan, ada juga pengusaha yang lain,” terang sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu 15 Mei 2024.

Lanjut sumber, saya setor Rp250 juta ke sebuah organisasi di Kabupaten Purworejo dengan perintah dari pendopo.

“Dengan uang itu nantinya saya akan dikasih sebuah proyek,” kata sumber.

Di tempat terpisah, beredar rumor lagi, saat ini penyedia barang dan jasa tiba-tiba muncul di beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk pengadaan barang dan jasa kegiatan rutin, yang biasanya tidak mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut.

“Contohnya, yang biasanya mengerjakan konstruksi, bahan material, jual beli komputer, tiba tiba sekarang mengerjakan bahan makanan, alat kebersihan, alat kantor dan lain-lain.

“Masuknya penyedia barang dan jasa tersebut juga dirumorkan ada keterlibatan dari pihak keluarga pimpinan daerah,” terang sumber lagi

Dengan adanya perubahan atau pergeseran pegawai yang dilakukan di Pengadaan Barang/Jasa dan lainnya, dimungkinkan adanya tujuan untuk pengkondisian proses pengadaan barang dan jasa.

“Tujuannyas diduga memfasilitasi penyedia barang dan jasa dari pihak-pihak yang membutuhkan biaya politik untuk proses pemilihan serentak Kepala daerah,” pungkasnya.

(tim)

Kami kini hadir di Google News
Banner 120x600 pixels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *