Berita

Jokowi Teken UU Desa, Kades beserta Perangkat Desa dan Bamus Dapat Tunjangan Purna Tugas

25
×

Jokowi Teken UU Desa, Kades beserta Perangkat Desa dan Bamus Dapat Tunjangan Purna Tugas

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus. (f/ist)

Ragamsumbar.com – Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan Undang-Undang tentang Desa (UU Nomor 3 Tahun 2024) telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Desa (Kades) bakal mendapatkan uang purna tugas atau pensiun dalam beleid terbaru ini.

“Selain dana purna tugas atau pensiun , Kades juga akan menerima jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan dan penerimaan yang sah lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Guspardi, Senin 6 Mei 2024.

Menurutnya, tidak hanya kades saja, perangkat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa juga akan menerima dana purna tugas yang diberikan di akhir masa jabatannya. Besaran uang purna tugas ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Selain itu, perangkat desa juga berhak mendapatkan peningkatan kompetensi dan akuntabilitas pemerintah Desa.

Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, dalam UU Desa Pasal 5A juga ditegaskan Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan lain yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kades ditambah dari semula enam tahun menjadi delapan tahun.

Meski begitu, jumlah periode masa jabatan kades dikurangi dari tiga periode menjadi dua periode.

“Dengan demikian, total masa jabatan seorang kepala desa bisa mencapai 16 tahun,” tutur Pak Gaus ini.

Oleh karena itu, beberapa poin penting perubahan dalam UU Desa terbaru ini merupakan kabar gembira bagi para kepala desa di seluruh Indonesia sebagai bentuk keberpihakan guna penguatan kelembagaan terutama insentif keuangan yang luar biasa kepada pemerintah desa.

“Diharapkan agar pemerintah desa semakin inovatif dan produktif serta menjadi terobosan dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

(*)

Kami kini hadir di Google News
Banner 120x600 pixels

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *